Pengadilan Arbitrase Tangguhkan Sanksi FIFA soal Pemain Naturalisasi Malaysia

Selasa, 27 Januari 2026 | 10:48 WIB

ILUSTRASI. Bendera Malaysia (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Tujuh pemain naturalisasi di tim nasional sepak bola Malaysia telah memperoleh penangguhan sementara dari Pengadilan Arbitrase Olahraga atau the Court of Arbitration for Sport (CAS).

"CAS menghentikan penangguhan 12 bulan mereka dari semua aktivitas terkait sepak bola,' sebut Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) pada Selasa (27/1/2026), seperti dilansir Reuters.

FIFA menskors tujuh pemain naturalisasi Malaysia tersebut selama 12 bulan dan mendenda FAM sebesar 350.000 franc Swiss (US$ 439.257) pada September 2025. Ini setelah FIFA menemukan bahwa dokumen palsu telah digunakan untuk memungkinkan para pemain tersebut berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam.

FAM kemudian membawa kasus tersebut ke CAS setelah FIFA menolak bandingnya. FIFA mengatakan akan meluncurkan penyelidikan formal terhadap operasi internal asosiasi tersebut dan akan memberi tahu pihak berwenang di lima negara tentang potensi proses pidana.

Para pemain yang mendapat keringanan hukuman adalah Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, dan Héctor Hevel.

"Keputusan ini berarti bahwa hukuman larangan bermain sepak bola selama 12 bulan yang dijatuhkan FIFA kepada ketujuh pemain tersebut ditangguhkan sementara, dan mereka diizinkan untuk melanjutkan karier mereka dan berpartisipasi dalam aktivitas terkait sepak bola apa pun hingga keputusan akhir atas banding di CAS dibuat," kata FAM di akun Facebook-nya.

Menyusul skandal pemalsuan dokumen, FIFA membatalkan hasil tiga pertandingan yang melibatkan Malaysia setelah memutuskan bahwa mereka telah menurunkan pemain-pemain yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Skandal tersebut menuai kritik di Malaysia, dengan para penggemar dan beberapa anggota parlemen menyerukan agar tindakan diambil terhadap FAM serta lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemberian kewarganegaraan kepada para pemain.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah berjanji untuk bersikap transparan dalam penyelidikan domestik terkait dugaan pemalsuan tersebut, tetapi menekankan bahwa FAM "harus diizinkan untuk membela diri."